TUTUP
TUTUP
FOKUS

Fatwa Haram Merambah Media Sosial

Muncul dari keprihatinan atas perilaku negatif di media sosial.
Fatwa Haram Merambah Media Sosial
Ilustrasi media sosial (www.pixabay.com/geralt)

VIVA.co.id – Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa Muamalah di Media Sosial. Keputusan ini sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara pemerintah dan MUI pada Januari 2017 guna memberi pagar aturan kepada umat Islam dalam menggunakan jejaring sosial di internet.

Dalam fatwa yang diberi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial ini, terdapat sejumlah hal yang diputuskan sebagai perbuatan haram bagi umat muslim.

Yakni, gibah atau membicarakan keburukan atau aib orang lain, fitnah, namimah atau mengadu domba, dan menyebarkan permusuhan.

Kemudian, praktik bullying atau merisak, ujaran kebencian serta informasi palsu atau hoax dan hal yang berkaitan dengan konten pornografi. Serta terakhir berkaitan dengan penyebaran konten yang tidak sesuai tempat dan atau waktunya.

"Ini sangat penting, karena berangkat dari keprihatinan MUI daripada maraknya konten media (sosial) yang tidak hanya positif tapi juga negatif," kata Ketua MUI Ma'ruf Amin, Selasa, 6 Juni 2017.

Majelis Ulama Indonesia.

Hoax dan Persekusi
Sejak beberapa waktu ini di Indonesia memang tengah menggejala penyakit informasi palsu. Sebarannya menyentuh hampir seluruh lini dan beberapa telah menimbulkan korban.

Internet dan media sosial telah menjadi medium penyebaran informasi palsu atau hoax yang tak terbendung. Sekali saja sebuah kabar menjadi viral maka ia tidak akan terhenti. Internet pun menjadi bak bilah mata pisau, ia bisa melukai bisa juga bermanfaat.

Di Indonesia, ledakan hoax telah muncul sejak beberapa tahun terakhir. Ia mengacak segala informasi dengan medium utamanya adalah media sosial.

Merujuk laporan Reuters Institute dalam Digital News Report 2016 yang digelar di 30 negara, tak termasuk Indonesia. Menemukan bahwa memang ada kecenderungan publik mengasup informasi lewat media sosial.

Dalam riset itu juga menemukan bahwa antara perusahaan media dan media sosial secara prinsip tidak saling meniadakan. Kepercayaan publik terhadap media dan media sosial berjalan di alurnya masing-masing.

Namun demikian, memang ada beberapa negara yang kecenderungan publiknya memang lebih mempercayai media sosial sebagai sumber informasi mereka. Itu terjadi di Malaysia dan Singapura. Reuters Institute mencatat ada angka lebih dari 25 persen kepercayaan, lebih tinggi dari Amerika Serikat yang hanya 15 persen.

Aksi Kampanye Anti Hoax di Jakarta beberapa waktu lalu.

Di Indonesia, dari data yang dimiliki Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016, jumlah pengakses internet Indonesia sudah mencapai 132,7 juta dari total penduduk mencapai 256,2 juta orang. Jumlah itu jauh meningkat drastis dibanding tahun 2014 yang hanya 88,1 juta orang.

Dan kemudian, mayoritas penggunaan internet tercatat 97,4 persen adalah media sosial. Sebanyak 54 persen atau sekira 71,6 juta mengakses melalui facebook, instagram 15 persen atau 19,9 juta, youtube 11 persen atau 14,5 juta, google+ 6 persen atau sekira 7,9 juta, twitter 5,5 persen atau 7,2 juta dan linkedin sebanyak 0,6 persen atau 796 ribu. (Baca: Hoax, Tsunami Baru di Era Post-Truth)

Data ini menunjukkan bahwa memang ada 54 persen orang Indonesia yang menggunakan media sosial. Bentuknya bisa untuk berinteraksi dan mencari informasi. Di luar itu, muncul anggapan bahwa tingginya penggunaan media sosial ini lah yang diduga menjadi pemicu reaktifnya orang Indonesia terhadap sejumlah isu yang viral di media sosial.

Terlepas itu isu positif atau bukan, yang jelas opini publik pun dengan mudahnya mengkristal lewat media sosial. Untuk yang positif misalnya seperti penggalangan donasi bantuan kepada yang terkena musibah.

Sementara untuk yang negatif bisa dilihat dari maraknya hujatan hingga munculnya aksi persekusi, yakni pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Meskipun aksi ini sebagai respons atas lambannya kepolisian dalam mengusut penghinaan dan hujatan kepada ulama di media sosial namun hal ini tidaklah dibenarkan secara undang-undang.

Hal inilah yang kemudian dikhawatirkan. Media sosial akhirnya menjadi senjata untuk perseteruan dan kericuhan. Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) bahkan sudah mencatat sepanjang Januari-Mei 2017, telah ada 60 kasus persekusi terjadi.

"Meningkat secara drastis setiap bulan," kata Koordinator Regional Safenet Damar Julianto, Minggu, 4 Juni 2017.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP