TUTUP
TUTUP
FOKUS

Menyoal Efektivitas Unit Pembinaan Pancasila

Unit ini bukan baru. Jadi momentum untuk rekatkan nilai kebangsaan.
Menyoal Efektivitas Unit Pembinaan Pancasila
Presiden Jokowi lantik Dewan Pengarah dan Kepala UKP-PIP, Rabu, 7 Juni 2017. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo membentuk sebuah lembaga baru yang fokus atau bidang kerjanya secara khusus berhubungan dengan Pancasila yaitu Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP). Ada 10 orang terdiri atas tokoh politik, nasional, agamawan, akademisi hingga pengusaha yang dipercaya mengisi lembaga tersebut.

Struktur organisasi untuk sementara ini masih sederhana. Terdiri atas Dewan Pengarah dan seorang ketua. Belum ada wakil-wakil ketua, koordinator bidang-bidang tertentu, atau para stafnya.

Mereka yang menjadi Dewan Pengarah antara lain mantan Presiden yang juga sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga menjabat sebagai Ketua Presidium Korps Alumni HMI Mohammad Mahfud MD.

Kemudian, Ketua PBNU Said Aqil Siradj, mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Ma'arif, Ketua Umum MUI sekaligus Ketua Rais 'Aam PBNU Ma'ruf Amin, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pdt Andreas Anangguru Yewangoe, mantan Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan pemimpin di perusahaan Garuda Food Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto. Sementara itu, yang menjadi ketua adalah akademisi, tokoh intelektual, Yudi Latief.

Pengangkatan para figur yang populer dan memiliki pengaruh di masyarakat itu mendasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 31 M Tahun 2017 tentang pengangkatan Pengarah dan Kepala UKP PIP. Lalu, upacara pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu 7 Juni 2017.

Alat Pemersatu

Ketua UKP PIP Yudi Latief mengemukakan bahwa keberadaan unit tersebut bukan untuk menambah konflik dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Tapi justru ingin menyatukan.

"UKP PIP momentum untuk merekatkan tenunan kebangsaan karena Pancasila alat persatuan. Dengan Pancasila bukan merobek persatuan, tapi malah ingin merekatkan kembali simpul-simpul yang longgar," kata Yudi usai pelantikan.

Dia mengibaratkan sapu lidi. UKP ini yang akan mengikat lidi-lidi itu menjadi sebuah kesatuan yang kuat, tidak tercerai berai.

"Sapu lidi akan kuat bila dijadikan satu ikatan yang kuat. Dan ikatan yang kuat itu Pancasila," katanya.

Apakah lembaga itu nantinya akan digunakan untuk memetakkan mana saja organisasi yang anti Pancasila misalnya seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI?

"Belum sampai ke sana, ini kan baru di awal-awal saja," jawab Yudi.

Namun, Yudi juga meminta masyarakat tidak terlalu banyak berharap pada unit ini. Mengingat, kewenangan dari unit ini terbatas.

Menurut Yudi, unit kerja yang ia pimpin ini lebih kepada fungsi koordinasi. Terutama untuk melakukan pengendalian dan pembenahan pada sisi pengajaran Pancasila di sekolah-sekolah.

Dengan harapan yang besar itu, lanjut Yudi, jalan keluar terbaik adalah melakukan pemberdayaan komunitas-komunitas dan kembali pada semangat Pancasila serta gotong royong.

Ia berharap, meski unit kerja ini dibentuk dalam upaya membumikan Pancasila, tetapi perlu semua pihak ikut serta. Baik itu rohaniawan, budayawan, para tetua adat, sineas, maupun jurnalis.

Yudi mengatakan, Unit Kerja Presiden Pembinaan Pancasila ini akan berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kemendikbud maupun Kemenristek Dikti.

"Kami hanya bisa membantu supaya pelajaran Pancasila menjadi bahan ajar, sistem delivery, metodologinya itu harus lebih berbobot, menarik, lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat," kata dia.

Selanjutnya, Beda dengan Zaman Orba

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP