TUTUP
TUTUP
FOKUS

Kapan Google Bayar Pajak

Google dianggap menunggak pajak Rp5 triliun.
Kapan Google Bayar Pajak
Suasana kantor perwakilan Google di Paris, Prancis.  (REUTERS/Jacques Brinon/Pool)

VIVA.co.id – Setelah hampir satu tahun bergulir, kisruh tinggakan pajak perusahaan raksasa tekologi asal Amerika Serikat, Google Asia Pasific Pte Ltd memasuki babak baru. Awal pekan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pernyataan mengejutkan bahwa Google sepakat memenuhi kewajiban pajaknya. 

Pemerintah mengklaim, sudah ada kesepakatan dengan Google mengenai pembayaran pajak yang akan dilakukan. Perusahaan itu pun diklaim siap mengikuti aturan pajak yang berlaku, termasuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak badan atau perusahaan yang beroperasi di Indonesia. 

Namun sayangnya, pemerintah belum bisa menjabarkan berapa besaran nilai yang harus dibayarkan dan dasar hukum apa yang digunakan pemerintah untuk memajaki Google. Sebab, nilai besaran pajak yang dibayarkan seorang Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan bersifat rahasia. 

“Ini sesuatu yang sifatnya rahasia satu orang membayar berapa. Jadi kami tidak melakukan berapa, satu perusahaan, atau WP bayar berapa,” ujar Ani sapaan akrab Sri Mulyani.

Pernyataan Menkeu tersebut menimbulkan pertanyaan, sebab hingga saat ini belum ada aturan yang jelas di Undang-undang perpajakan RI yang bisa memajaki Google. Apalagi dalam beroperasi di Indonesia status hukum Google bukan Badan Usaha Tetap (BUT), sehingga tidak ada basis pajak yang bisa dikenakan. 

Baca juga: Memajaki Google

Kabar mengejutkan

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis, Yustinus Prastowo mengaku terkejut mengenai kabari ini. Terlebih lagi menurutnya hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan aturan yang jelas mengenai pengenaan pajak untuk bidang usaha ini. 

"Agak surprise juga ada info sudah selesai," ungkapnya kepada VIVA.co.id, Rabu 14 Juni 2017. 

Menurut dia, aturan yang jelas dibutuhkan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga dimasa depan pemerintah bisa lebih mudah untuk mengeruk penerimaan negara dari bisnis ini. 

"Supaya memudahkan pemungutan pajak dan mencegah sengketa. Skema penyelesaian kasus google ini akan jadi faktor penting investasi," tambahnya. 

Baca juga: Google Menentang, Indonesia Mengecam

Namun, dia menyambut baik kabar ini. Sebab, mengacu pada kebijakan pajak di Indonesia yang self asessesment, komitmen pajak untuk sepakat mengikuti aturan pajak di Indonesia sangat dibutuhkan untuk mendapatkan solusi terbaik bagi kedua pihak.

"Saya kira akan lama, tapi kalau settlement disetujui, akan lebih cepat, karena tinggal selesaikan teknisnya," tegasnya. 

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP