TUTUP
TUTUP
FOKUS

Geliat OTT KPK di Tengah Hak Angket

Dalam sebulan setidaknya ada dua kasus OTT di daerah.
Geliat OTT KPK di Tengah Hak Angket
Seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan di ruang keuangan APBN Dinas Peternakan Jawa Timur, Surabaya, Rabu (7/6/2017).  (ANTARA/M Risyal Hidayat)

VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali beraksi di tengah pro kontra kontroversi panitia Khusus Hak Angket KPK. Seakan tak tergoyahkan dengan kencangnya isu pelemahan dan evaluasi KPK melalui Pansus tersebut, komisi itu ‘rajin’ melakukan operasi tangkap tangan atau OTT kepada sejumlah pejabat. 

Dalam sebulan terakhir saja, setidaknya ada dua kasus OTT yang melibatkan pejabat daerah. Pada 5 Juni, KPK menangkap tangan pimpinan Komisi B DPRD Jatim dan 11 SKPD di Provinsi Jawa Timur. Mereka berhasil diamankan bersama sejumlah uang sekitar Rp150 juta. Uang tersebut terkait dengan komitmen suap pengawasan penggunaan anggaran di tiap-tiap SKPD DPRD Jatim yang mencapai Rp600 juta per tahun. 

Tak lama, dua pekan kemudian. KPK menggelar OTT kepada sejumlah anggota DPRD Kota Mojokerto, Jawa Timur dan mengamankan uang sekitar Rp470 juta pada Jumat 16 Juni 2017. KPK menetapkan tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto serta dua orang lainnya sebagai tersangka. 

Keenam orang yang diciduk KPK diduga terlibat dalam suap terkait pengalihan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto tahun 2017. 

Pengalihan tersebut dari program penataan lingkungan sebesar Rp13 miliar yang dibatalkan. Dan dialihkan ke pembangunan Politeknik elektronik Negeri Surabaya. Petugas KPK menyita uang sebesar Rp470 juta dari total komitmen fee Rp500 juta yang disepakati.

Operasi KPK itu mendapat beberapa sambutan positif di satu sisi, di apresiasi. Tapi di sisi lain, OTT KPK di daerah mendapat sorotan, kenapa sampai komisi tersebut ‘turun gunung’ ke daerah menciduk sejumlah pejabat dengan nilai uang sitaan yang tidak sangat signifikan, ratusan juga.  

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainal Arifin Mochtar menuturkan, soal besar kecil yang disita KPK bukan lah menjadi soal, sebab berapapun nilainya, itu adalah hasil korupsi atau penyuapan. 

Menurutnya, dalam OTT dua kasus pejabat daerah di Jatim itu, langkah KPK legal dan bisa dipertanggungjawabkan. 

"KPK bekerja sesuai standar UU yakni mengusut yang nilai Rp1 juta ke atas, yang dilakukan pejabat publik atau menjadi perhatian publik. Kualifikasi perhatian publik itu masuk kan. Pada titik itu tak ada masalah secara aturan, legal," jelas dia kepada VIVA.co.id, Minggu malam 18 Juni 2017.

Zainal menuturkan, jangan melihat dari sisi nilai kecil dalam OTT KPK, tapi bagaimana dampak dari aksi korupsi atau penyuapan yang dilakukan pejabat negara di daerah. Zainal merujuk pada kasus OTT KPK atas Ketua DPD Irman Gusman soal kebutuhan pokok, menurutnya akan berdampak besar pada publik. Untuk itu, tegasnya, ukuran besar atau kecil nilai uang yang disita bukan menjadi sebuah ukuran. 

"Besar atau kecil itu kan korupsi," kata dia. 

Zainal juga membela aksi KPK turun gunung ke daerah menjalankan OTT. Menurutnya KPK turun ke daerah karena memang penegak hukum yang lain seperti kejaksaan dan kepolisian tak bisa melakukannya. Namun dia menyadari, memang OTT KPK di daerah menunjukkan pola koordinasi, supervisi antarpenegak hukum yang masih belum kuat. Jika koordinasi padu dan kokoh, maka OTT di daerah bisa dikoordinasikan dengan penegak hukum di daerah. 

"Koordinasi dan supervisinya harus jalan, misalnya yang begini (OTT KPK di daerah) enggak perlu turun, cukup polisi dan jaksa," kata dia. 

Senada dengan Zainal, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri melihat KPK ‘turun gunung’ karena memang kepolisian dan kejaksaan kurang optimal menjalankan operasi tersebut. Dari datanya, OTT dua penegak hukum tersebut terbilang minim, sangat sedikit, bahkan nyaris tak terdengar. 

Dalam kacamatanya, Febri memandang, penegak hukum di daerah cenderung takut untuk menjalankan OTT pejabat setempat, buktinya sedikit OTT dijalankan penegak hukum daerah. Febri menuturkan, penegak hukum daerah lebih aktif membongkar korupsi dugaan mark up dan lainnya. Kalau pun melakukan OTT, sepanjang yang ia tahu, kejaksaan tidak sebagus KPK.

"Kalau KPK kan lumayan banyak lakukan OTT, jaksa dan polisi sedikit," tuturnya. 

Febri menduga, problem minimnya kejaksaan dan kepolisian dalam menggelar OTT di KPK karena banyak hal. Mulai dari komitmen sumber daya kurang, fasilitas penyadapan kurang dan lainnya. Penegak hukum daerah takut bisa diintervensi kekuatan politik atau level di atasnya jika melakukan OTT di daerah. 

Namun dia mengakui di sisi lain, OTT KPK di daerah ini juga berarti fungsi trigger mechanism KPK tidak berjalan. Fungsi tersebut merupakan dorongan agar aparat penegak hukum, khususnya di daerah, untuk berani menindak penyelenggara negara yang terlibat korupsi, baik gubernur, bupati, wali kota, maupun anggota DPRD.

Sebagai solusi problem tersebut, Febri mengatakan, kemampuan OTT kejaksaan dan kepolisian perlu diperkuat. Untuk alat penyadapan, menurutnya, polisi punya teknologi yang tak kalah dengan KPK. Untuk kasus terorisme, penyadapan kepolisian terbukti efektif membongkar jaringan peneror tersebut. Tapi kenapa untuk kasus korupsi tak sebagus penanganan kasus terorisme. 

"Tinggal diperkuat saja. Kejaksaan kan punya Jamintel, polisi juga punya intel. Penyadapan mereka diperkuat," tutur Febri. 

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP