TUTUP
TUTUP
FOKUS

Geliat OTT KPK di Tengah Hak Angket

Dalam sebulan setidaknya ada dua kasus OTT di daerah.
Geliat OTT KPK di Tengah Hak Angket
Seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan di ruang keuangan APBN Dinas Peternakan Jawa Timur, Surabaya, Rabu (7/6/2017).  (ANTARA/M Risyal Hidayat)

Pola dan modus lama

Petinggi daerah yang tertangkap tangan dalam operasi KPK, menurut Febri, bukan fenomena baru. Pola dan modus yang dijalankan dalam dua kasus pejabat negara di Jawa Timur merupakan pola lama. ICW mencatat umumnya pola korupsi atau penyuapan di daerah nilai komitmennya mencapai 7 sampai 20 persen dari nilai proyek yang disetorkan ke kepala daerah atau pejabat daerah. 

Kasus OTT di Mojokerto dan DPRD Jatim, menurutnya, modelnya sama. Dinas memberikan semacam upeti atau THR untuk pejabat negara di daerah. 

"Itu bisanya supaya mereka mengamankan, atau bisa saja karena sudah diamankan, pimpinan DPRD sudah membantu pengelolaan anggaran," jelasnya.

Fenomena itu tergolong biasa saja dan sudah sering terjadi. Hal yang membuat kasus ini menarik perhatian, karena tertangkap tangan KPK. 

Febri mengungkapkan, kasus korupsi di daerah biasanya bakal mudah terbongkar jika ada lawan politik, orang yang disakiti tapi menguasai penegak hukum di daerah. 

"Setidaknya ada syarat persaingan politik di daerah, korupsi bisa (mudah) terungkap. Secara teori begitu, fenomena ini sudah lama, tergantung persaingan politiknya seperti apa," ujarnya. 

Bila tak ada kompetisi politik seperti di atas, biasanya kasus korupsi di daerah cenderung aman lantaran di daerah tersebut mengakar dinasti politiknya. Daerah dengan dinasti politik, kata Febri, hanya bisa dibongkar oleh KPK melalui OTT atau langkah lainnya. 

Febri mengatakan, memang ada peluang orang yang disakiti atau lawan di daerah mengadu dan melaporkan kasus KPK dan kemudian ditindaklanjuti dengan OTT. Tapi, menurutnya, KPK bergerak OTT bukan berdasarkan pertimbangan politik. 

"OTT KPK bukan karena faktor politik, itu sangat kecil. KPK lebih murni lah, ibarat pemburu berburu di kebun binatang, (KPK) tinggal bidik saja," jelasnya. 

Zainal mengatakan memang OTT KPK atas pejabat daerah tak ada masalah. Tapi dia mengingatkan KPK, jangan hilang fokus untuk mengusut kasus-kasus besar. Publik tentunya akan terus menagih kemampaun KPK untuk membongkar kasus mega korupsi. 

"Kasus lain harus jalan. Kalau KPK kerja menegasikan kerja yang lain ya (jangan). Saya berharap tidak, dan memang tidak demikian," ujarnya.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP